Ilusi Kemajuan Perempuan

Ada kekeliruan mendasar dalam tulisan ahli kelirumonologi, Jaya Suprana, bertajuk ”Kabinet” (Kompas, 17/10).

Kekeliruan terutama pada soal latar belakang pembentukan Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan kondisi perempuan Indonesia.

Dibentuknya Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan (istilah yang digunakan kabinet SBY, saat berdiri tahun 1978 bernama Menteri Negara Urusan Peranan Wanita), selain merupakan visi yang amat strategis dan futuristik Presiden Soeharto, juga merupakan komitmen Pemerintah Indonesia terhadap Dasawarsa Perempuan (1975-1985) yang dicanangkan PBB saat itu.

Oleh Nursyahbani Katjasungkana

Pencanangan Dasawarsa Perempuan telah menstimulasi gerakan global untuk mengatasi soal ketidakadilan perempuan yang ditandai, antara lain, maraknya kekerasan terhadap perempuan di lingkup privat/domestik maupun publik, terutama oleh aparat negara dalam keadaan damai, lebih-lebih dalam situasi perang. Salah satu kesepakatan yang dikukuhkan Pasal 3 Konvensi Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan (1979) adalah pembentukan lembaga yang merupakan Mekanisme Nasional Pemajuan Perempuan.

Keputusan politik ini dimaksudkan untuk kian meningkatkan kedudukan dan peran perempuan guna mencapai kesetaraan dan keadilan jender di berbagai bidang. Tujuannya, meningkatkan kualitas kehidupan berbangsa melalui pengembangan potensi tiap perempuan—agar setara dengan lelaki—sebagai aset bangsa.

Kaum perempuan Indonesia patut berterima kasih kepada Presiden Yudhoyono yang telah memercayakan posisi-posisi strategis bidang ekonomi, perdagangan, dan kesehatan kepada perempuan (Kabinet 2004- 2009). Dalam tulisan Jaya Suprana, prestasi ketiganya (kemajuan ekonomi makro) sulit dibantah.

Ilusi kemajuan

Harus disadari, kemajuan ekonomi makro tidak serta-merta mengangkat derajat kehidupan perempuan. Tengok statistik BPS di bidang kesehatan misalnya, angka kematian ibu masih tinggi (tertinggi di ASEAN); angka kematian bayi dengan disparitas daerah yang besar.

Di bidang pendidikan, jumlah anak perempuan yang tak bersekolah dan berpendidikan rendah lebih besar dibandingkan anak lelaki dan masih kurang memasuki bidang iptek. Dalam bidang politik, keterwakilan perempuan di lembaga-lembaga pengambilan keputusan masih rendah.

Di bidang ketenagakerjaan, selain upah lebih rendah, umumnya perempuan ada di sektor informal, seperti TKW, tanpa perlindungan hukum dengan jenis pekerjaan berkarakter yang kotor, berbahaya, dan penuh tekanan. Mereka korban terdepan bisnis kriminal perbudakan seksual dan perdagangan manusia.

Di bidang hukum, banyak peraturan tingkat nasional dan daerah yang menempatkan perempuan sebagai obyek seksual/sumber maksiat, misal UU Perkawinan, UU Pornografi, dan Perda Tangerang.

Belum lagi aneka bentuk diskriminasi sosial-budaya dan tafsir agama yang berkomplikasi amat dalam terhadap kemiskinan, yang berwajah perempuan. Jumlah perempuan miskin juga yang terbesar. Semua itu menyadarkan kita, pengagungan peran ibu selama ini hanya ilusi.

Dari fakta-fakta ini, anggapan Jaya Suprana bahwa perempuan Indonesia lebih maju dibandingkan negara lain, bahkan AS, sungguh keliru besar.

Terjerembab

Turunnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari 108 (tahun 2006-2008) ke peringkat 111 (2009) harus menyadarkan kita, khususnya pengambil keputusan, ada yang salah dalam strategi pembangunan. Ketimpangan jender yang menjadi salah satu tolok ukur IPM, khususnya angka kematian ibu, menyebabkan Indonesia ada di peringkat terburuk. Mengapa angka kematian ibu? Karena di situ tecermin aneka masalah negeri ini.

Kemajuan pembangunan manusia mensyaratkan kabinet berperspektif jender. Semoga yang dipilih sebagai menteri dan pimpinan lembaga setingkat menteri mampu mengintegrasikan perspektif jender dalam tiap kebijakan departemen atau lembaganya.

Menjadikan Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan sebagai lembaga yang sudah berperspektif jender dalam kabinet jauh dari mencukupi untuk mengatasi ketertinggalan, ketimpangan (sosial dan jender), dan kemiskinan absolut. Apalagi untuk mencapai Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs), yang terkait pada kondisi perempuan.

Tujuan MDGs—mengurangi kemiskinan, meningkatkan kesehatan perempuan dengan menurunkan angka kematian ibu dan bayi, memastikan tiap anak menyelesaikan pendidikan menengah, memutar balik angka HIV/AIDS, yang korbannya kian banyak perempuan, menghentikan kerusakan lingkungan (beban tambahan perempuan miskin)—seharusnya menjadi paradigma tiap anggota kabinet SBY.

Hanya dengan begitu, target pembangunan yang dicanangkan SBY dalam pidato kenegaraan Agustus lalu akan tercapai.

Nursyahbani Katjasungkana Koordinator Federasi LBH APIK Indonesia

Sumber: Kompas, Selasa, 20 Oktober 2009

Explore posts in the same categories: Artikel, Nursyahbani Katjasungkana

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: