Kebudayaan, Masih Pentingkah?

Oleh: Sirikit Syah

Perhelatan Kongres Kebudayaan Indonesia 2008 yang menampilkan 102 pembicara dan diikuti 500 peserta dari seluruh Indonesia, baru saja usai. Kongres yang berlangsung di Bogor ini dibuka oleh Menko Kesra Aburizal Bakrie dan ditutup oleh Menbudpar Jero Wacik. Hasilnya? Rekomendasi perlunya Departemen Kebudayaan yang berdiri sendiri pada pemerintahan 2009 dan seterusnya.

Menanggapi rekomendasi hasil kongres ini, Jero Wacik malah menceriterakan kebaikan disatukannya kebudayaan dan pariwisata di satu departemen. Banyak negara di dunia memisahkan persoalan kebudayaan dari pariwisata. Dampaknya? Di China, misalnya, hampir setiap minggu menteri kebudayaan bertikai dengan menteri pariwisata. Yang satu berperspektif konservasi heritage, satunya promosi dan pemasaran situs-situs heritage yang berpotensi wisata. Yang satu memelihara kelestarian situs, satunya mempersilakan banyak tamu menginjak-injaknya. ”Cara Indonesia lebih baik,” ujar Wacik mengutip pendapat rekannya di luar negeri. Sebuah cara menolakan atas rekomendasi yang sangat halus.

Di berbagai sesi diskusi, para seniman, budayawan, dan kalangan intelektual, tak henti-henti mengungkapkan kejengkelannya. Dari Aceh sampai Papua, Maluku Utara sampai NTT, DKI Jakarta maupun Jawa Timur. Perasaan dan pengalamannya sama saja. Tak ada cukup dana dan perhatian untuk pengembangan dan pelestarian kebudayaan. Seseorang bahkan mengatakan, “Anggaran pendidikan 20% dari APBN itu seharusnya tak hanya untuk departemen pendidikan, tetapi juga untuk biaya-biaya pembangunan budaya manusia Indonesia.”

Saya sendiri enggan berangkat karena jengkel, miliaran rupiah dihamburkan di akhir tahun untuk sebuah kongres, sementara selama setahun para seniman ditelantarkan tanpa dukungan apapun. Budi Darma, profesor yang juga empu sastra, meredakan kemarahan saya. “Kita mesti maklum, Sirikit. Para aparatur negara sekarang dicekam ketakutan. Takut salah. Salah prosedur saja bisa dianggap korupsi, dibawa ke KPK. Mereka menjadi sangat berhati-hati dalam pembelanjaan anggarannya. Alhasil, di akhir tahun, anggaran tersisa banyak sekali.”

Saya berpikir, anggaran yang dihambur-hamburkan di akhir tahun ini akan menghasilkan hal yang semu. Mengapa tidak dikembalikan saja sisa anggaran ke negara? Saya kira jawabannya amat gamblang. Tak ada satu institusi pun yang rela tahun depan pengajuan anggarannya dipotong, diturunkan, gara-gara tahun sebelumnya tak sanggup (alias gagal) menghabiskan anggaran.

Jadi, ini semua adalah persoalan anggaran. Bukan substansi. Sebagian orang, mayoritas aparatur negara, berharap agar KPK tidak semata-mata menyeret orang dengan tuduhan korupsi. Kesalahan prosedur bisa saja karena tidak sengaja. Atau sengaja, dengan tujuan emergency (ada kebutuhan darurat yang lebih penting daripada pos anggaran sesungguhnya). Hal-hal seperti ini mestinya ditoleransi. Namun orang seperti saya dan banyak rakyat Indonesia non-aparatur negara akan bertanya dengan sederhana: “Mengapa takut kalau memang engkau tak salah prosedur? Apa sulitnya mematuhi prosedur? Kalau memang emergency dan menyalahi prosedur, kau punya alasan yang masuk akal, bukan? Yang akan meloloskanmu dari sebutan koruptor?”

Kenyataannya, hal sederhana itu sulit sekali dilakukan. Aparatur negara memilih bermain aman, yang sayangnya diterjemahkan menjadi sikap apatis, apa adanya, bahkan minimalis. Proyek-proyek mangkrak, anggaran tidak terserap, lalu dihamburkan di akhir tahun untuk hal-hal yang tidak substansial.

Para intelektual yang berbicara di sesi strategi kebudayaan sepakat bahwa Indonesia tak bisa bersaing di sektor industri, perdagangan, pendidikan, kesehatan, militer. Yang masih bisa diandalkan adalah kebudayaan. Indonesia sangat kaya dengan aneka ragam budayanya. Sayang, sebagian telah diakui oleh negara tetangga, tanpa kita dapat berbuat apa-apa. Bahkan untuk protes pun kita tak memiliki cukup alasan.

Seorang seniman Riau mengatakan, ”Kalian yang di Jawa, di Jakarta, bisa saja marah-marah pada Malaysia. Kami ini bertetangga dekat, cuma dibatasi parit kecil. Mereka merawat peninggalan-peninggalan sastra lama kita. Mereka menganggap itu warisan nenek moyang mereka juga. Mereka berbuat. Jakarta tak berbuat apa-apa untuk menyelamatkan warisan budaya itu. Kami harus bagaimana?” Itulah ’payah’nya Indonesia. Hak para penggubah lagu kurang dihargai. Namun ketika lagunya dipakai Malaysia, kita hanya melongo saja. Naskah-naskah Melayu kuno tidak dirawat, ketika diopeni oleh Malaysia, kita juga tak bisa berbuat apa-apa. Yang lebih fatal, wilayah-wilayah perbatasan terus menerus mendapat perhatian Malaysia, membuka jalan kemudahan bagi Malaysia apapun intensinya di kelak kemudian hari.

Apakah Indonesia memerlukan sebuah departemen kebudayaan atau Komite Budaya Nasional Indonesia? Saya pikir-pikir, para pemikir di era Orde Baru cukup cerdas dengan menggabungkan pendidikan dan kebudayaan dalam satu departemen. Karena, pendidikan adalah bagian dari kebudayaan dan kebudayaan dapat dicapai melalui pendidikan. Sayang, pemerintahan pasca-Orba seringkali menggonta-ganti elemen-elemen kabinet sesuai seleranya, atau sesuai pesanan partai politik pendukungnya.

Persoalannya adalah bagaimana kita menempatkan kebudayaan dalam strategi bernegara. Di tengah gempuran pasar terbuka yang mengancam perdagangan kita, dukungan terhadap industri kreatif adalah mutlak. Insentif pajak atas karya-karya dan pertunjukan kesenian, perlu. Menghargai seniman, setidaknya setara dengan penghargaan kepada pemenang lomba matematika atau juara bulutangkis, harus. Omong kosong saja slogan ”Industri Kreatif” yang kini menjadi ’dagangan’ Menperindag, bila tak ada dukungan nyata bagi para kreatornya.

Kembali ke Surabaya, saya menunggu dengan harap-harap cemas, agar pemerintah kota menaruh perhatian pada pemberdayaan DKS. Para seniman Surabaya mesti diberi tempat, diberi kesempatan, dan ini butuh dukungan anggaran. Tanpa perhatian pada kebudayaan, Surabaya akan tersesat, bukan lagi kota budaya, melainkan kota buaya (dipenuhi para buaya rakus yang hanya berpikir ekonomi, tanpa peduli nilai-nilai budaya dan kelhuran budi).

Sumber: Surabaya Post, Sabtu, 13 Desember 2008

Explore posts in the same categories: Artikel, Sirikit Syah

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: