Pak Nuh Digugat

Terkejut juga saya mendengar kabar dari rekan Kukuh Sanyoto di MPPI (Masyarakat Pers dan Penyiaran Indonesia). Mereka menggugat Menkominfo Muhammad Nuh. Sidang pertamanya berlangsung 28 Oktober lalu di PN Jakarta Pusat. Pasalnya Menkominfo dituduh melakukan pembiaran atas pelanggaran UU Penyiaran yang dilakukan MNC. MNC adalah sebuah perusahaan media yang memiliki tiga IPP (Izin Penyelenggaraan Penyiaran) sekaligus di satu propinsi: RCTI, TPI, Global.

Kasus MNC ini hanya fenomena gunung es. Itu hanya yang tampak di permukaan. Yang tidak tampak lebih banyak lagi. Para pengajar ilmu komunikasi dan kajian media tentu kesulitan menjelaskan kepada mahasiswa, bagaimana JTV bisa bersiaran di banyak kota di Jawa Timur, dan Bali TV punya jaringan TV lokal di hampir seluruh wilayah di Indonesia. Ini adalah replika dari dominasi/agresi siaran TV nasional ke daerah. Hal yang dulu dikritik dan dicegah, kini dilakukan oleh TV lokal sendiri.

Para TV propinsi ini jelas akan bertabrakan dengan TV Kabupaten. Bisa dimaklumi bila Pak Nuh kewalahan menghadapi belantara dunia siaran di Indonesia saat ini. Ketika UU Penyiaran No 32/2002 mengamanatkan dibentuknya KPI (Komisi Penyiaran Indonesia), KPI diharapkan dan diberi wewenang untuk mengurai benang keruwetan dan menertibkan penggunaan frekuensi. Akibat masa transisi tahun 1998-2002, banyak lembaga penyiaran tiba-tiba muncul bersiaran sekehendak hatinya tanpa melalui prosedur perizinan.

Salah satu kasus paling signifikan adalah munculnya JTV dengan SK Gubernur berdasarkan UU Otonomi Daerah tahun 1999. Tahun 2002, JTV digugat Balai Monitor (UPT di bawah Ditjen Postel) yang merasa berwenang namun tidak dikulonuwuni oleh sang pendatang baru.

Pertarungan Balmon-JTV ini berlangsung hingga masa kepengurusan KPID 2004-2007 di Jatim. Kalah di pengadilan, Balmon melakukan berbagai cara agar pemakaian kanal JTV dianggap bermasalah. Selain berebut dengan SCTV dan Indosiar (yang sudah lama bersiaran sebelum ada UU Penyiaran yang mengatur larangan siaran relay), JTV juga ditabrakkan dengan pendatang baru, TV Anak. Sayang, beberapa anggota KPID memilih memberi suara pada TV Anak (untuk siaran percobaan) daripada memproses pendaftar terdahulu bernama JTV. Padahal selain pendatang baru, TV Anak juga melanggar UU karena bersiaran relay.

Kemelut juga terjadi di dunia siaran radio. Konspirasi antara para kaum berwenang ini (Balmon, KPID, Infokom) di Jatim membuat carut marut dunia siaran di Jatim bukannya terurai, melainkan malah semakin ruwet. Saat ini di Surabaya ada 16 TV lokal tengah bertarung di udara memperebutkan tiga kanal tersisa. Menurut Master Plan Alokasi Frekuensi Ditjen Postel taun 2003, di Surabaya terdapat 14 kanal, 11 di antaranya telah dikuasai jaringan televisi nasional (meskipun UU Penyiaran melarang televisi nasional bersiaran relay, kecuali TV Publik/TVRI). Sisa tiga kanal televisi untuk wilayah Surabaya itu diperebutkan SBO, Arek TV, Best TV, BBS TV, Pas TV, TV Edukasi, Surabaya TV, dll.

Kesemrawutan ini tentu amat merugikan rakyat, pemilik sesungguhnya dari public sphere (dalam hal ini udara). Gambar-gambar yang ditampilkan tidak layak siar (tidak broadcast standard).

Para pendengar radio di Surabaya juga mengalami sakit telinga, karena menumpuknya berbagai siaran radio di gelombang yang sama. Belum lagi, sebagian content siaran adalah hal-hal yang tidak terlalu perlu bagi publik. Dakwah gereja, misalnya, tidak perlu didengarkan oleh seluruh pendengar radio sepanjang hari. Program keagamaan (apapun agamanya) adalah lazim, namun siaran agama 24 jam melanggar UU Penyiaran. Radio masjid atau gereja bahkan tidak termasuk dalam apa yang disebut lembaga penyiaran komunitas (jangkauan siaran hanya 5 km).

Yang dimaksud komunitas adalah masyarakat setempat yang memiliki minat yang sama, misalnya: para pedagang di Kembang Jepun punya radio komunitas berbahasa Cina, komunitas Arab di Ampel, perguruan tinggi, pesantren/sekolah teologi, nelayan, petani, dsb.

Namun semata-mata mendirikan radio gereja atau masjid adalah melanggar UU Penyiaran. Pekerjaan rumah inilah yang belum selesai dikerjakan oleh KPID Jatim periode pertama. Saat ini KPID Jatim tampak memilih jalan mudah. Hampir semua pemohon izin pemakaian kanal ditampung dan berkasnya dikirim ke Jakarta. KPI Pusat kemudian mengirimkannya ke Kominfo. Seorang sumber di Kominfo mengatakan: ”Teman-teman KPI/KPID ini cari gampangnya saja. Sekarang Kominfo kewalahan memilah-milah. Nanti disetujui ini salah, itu salah.” Persoalannya: KPI/KPID dengan sengaja mengembalikan kewenangan dan tanggungjawabnya merekomendasi izin penyiaran ke tangan pemerintah.

Berbeda dengan dunia pers yang telah bebas (untuk penerbitan tak diperlukan SIUPP dan tak bisa dibreidel oleh pemerintah), dunia siaran masih sangat diatur. Bahan baku pers adalah kertas, yang merupakan kapital pengusaha. Yang memiliki kertas, silakan menerbitkan dan menjualnya. Kalau beritanya tak disukai pembaca, korannya bisa tutup sendiri karena tak ada yang beli/berlangganan.

Dunia siaran menggunakan modal gratis berupa frekuensi udara, hak rakyat yang dikelola negara. Karena udara tidak dibeli, para pemohon izin siaran mesti diseleksi ketat. Setelah mendapat izinpun, panduan, pemantauan, pengawasan, dan sanksi diatur dalam Undang-undang, agar modal gratis yang ’dipinjamkan’ oleh negara kepada pengusaha tidak disalahgunakan. Penyalahgunaan modal gratis ini bisa berupa: penyebaran program pornografi, eksploitasi sadisme, kampanye politik, kebohongan/penyesatan publik (terutama di masa Pilkada dan Pemilu), dll.

Mudah-mudahan kasus MPPI vs Menkominfo ini memberi keadilan bagi semua. Pembiaran siaran radio dan televisi liar bisa segera dihentikan. Transparansi kinerja KPID agaknya sudah perlu dikemukakan. Sudah waktunya memberdayakan Komisi Pelayanan Publik. (*)

Sumber: Surabaya Post, Sabtu 01/11/2008

Explore posts in the same categories: Artikel, Teknologi Informasi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: