Hati-Hati Investasi TV Lokal

Saat ini, untuk mendirikan TV lokal dibutuhkan modal paling sedikit Rp 10 miliar. Salah satu TV lokal di Surabaya, menurut pengakuan pengelola, hingga saat ini telah menginvestasikan dana Rp 50 miliar
Reformasi politik yang mendorong lahirnya UU Penyiaran No. 32 Tahun 2002 memicu lahir dan tumbuhkembangnya TV lokal di berbagai daerah di Indonesia. Jumlah TV lokal meningkat pesat dari waktu ke waktu.

Tahun 2004 jumlah TV lokal di Indonesia berada pada kisaran 50 stasiun. Saat ini TV lokal telah menembus 139 stasiun. Jumlah ini masih terus berkembang seiring pembukaan loket perizinan di berbagai daerah. Seperti Jawa Timur, jumlah TV lokal kini menembus 40 stasiun.

Di beberapa daerah yang memiliki potensi ekonomi tinggi, persaingan sengit mendirikan TV lokal tidak saja terjadi antara sesama investor lokal, tetapi juga dengan investor nasional.

Fenomena rame-rame mendirikan TV lokal ini menarik dicermati tidak saja dari aspek politik an sich yakni tumbuhnya demokratisasi penyiaran di daerah, tetapi juga dari aspek bisnis (baca ekonomis) yakni prospek investasi penyiaran di daerah.

Keterbatasan Kanal

Antusiasme masyarakat mendirikan TV lokal harus berhadapan dengan realitas keterbatasan kanal. Sesuai dengan rencana induk (masterplan) frekuensi yang diatur dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 76 Tahun 2003, pembagian kanal frekuensi siaran televisi frekuensi Ultra (UHF) di Indonesia terbagi dalam 30 cakupan frekuensi dengan 1.718 saluran. Di setiap provinsi pembagian kanal dibagi dalam area wilayah layanan. Seperti di Jawa Timur, area dibagi dalam 11 wilayah layanan dengan 82 kanal.

Jika kita mengacu masterplan tersebut sebagai dasar pijakan pengaturan kanal TV analog, maka di setiap ibu kota provinsi jumlah kanal tidak lebih 14. Sementara di setiap kabupaten/kota dalam satu wilayah layanan tidak lebih dari 7 kanal.

Dari jumlah kanal tersebut, 80 persen di antaranya telah dipakai TV Jakarta yang bersiaran nasional. Praktis tidak lebih dari 20 persen kanal yang diperebutkan TV lokal. Jumlah itu tidak sebanding dengan pemohon TV lokal. Akibatnya, terjadi fenomena pemakaian co-channel (pemakaian kanal bersama di area berdekatan) dan interferens (saling menganggu) dalam penyiaran TV lokal.

Fenomena ini sudah terjadi di Surabaya. Beberapa TV lokal yang on air ‘perang udara’ karena menggunakan kanal yang sama. Dalam perspektif kebijakan penyiaran, situasi ini jelas merugikan kepentingan publik. Keberadaan TV lokal semestinya dapat dinikmati dengan nyaman masyarakat. Jika kemudian siaran (suara dan gambar) tidak jelas karena interferens maka kepentingan publik terkorbankan.

Situasi ini semakin kompleks seiring jumlah pemohon TV yang tidak dibatasi. Ditambah prosedur perizinan yang panjang dan tidak adanya kepastian waktu, membuat bisnis TV lokal penuh resiko. Bisa dibayangkan beberapa TV lokal di Surabaya dan Malang hingga saat ini belum ada yang tuntas proses perizinan padahal mereka telah menunggu hampir 7 tahun. Paradogs dengan TV Jakarta yang bersiaran nasional, mereka dengan mudah mendapatkan perpanjangan izin siaran.
Investasi besar

Saat ini, untuk mendirikan TV lokal dibutuhkan modal paling sedikit Rp 10 miliar. Salah satu TV lokal di Surabaya, menurut pengakuan pengelola, hingga saat ini telah menginvestasikan dana Rp 50 miliar. Dari sisi investasi di daerah, jumlah itu masuk kategori besar.

Terkatung-katungnya perizinan membuat pengelola TV lokal kerapkali meradang. Beberapa waktu lalu mereka juga meminta KPI dan Pemerintah tidak saling melempar masalah terkait dengan belum tuntasnya perizinan TV lokal.

Investor TV lokal seolah dihadapkan pada dilema pelik, maju kena mundur kena. Jika memutuskan untuk maju, hingga kini mereka belum mendapatkan kepastian izin. Sementara jika mundur, mereka sudah telanjur berinvestasi besar.

Ketidakjelasan mendapatkan izin ini sering membuat bimbang pengelola TV lokal. Beberapa pengelola TV lokal mengaku serba salah saat akan memesan alat penyiaran guna meningkatkan kualitas siaran. Mereka selalu diliputi perasaan was-was jangan-jangan spesifikasi teknis yang dipesan tidak sesuai dengan persetujuan pemerintah. Akibatnya, beberapa TV lokal selalu gambling dalam memesan alat penyiaran.

Tidak berhenti di situ, wacana digitalisasi yang digemborkan pemerintah membuat situasi bisnis penyiaran daerah penuh ketidakpastian. Tarik ulur perubahan teknologi penyiaran membuat was was terkait investasi peralatan yang dimiliki TV lokal. Jika benar digitalisasi akan segera direalisasikan maka TV lokal juga membutuhkan investasi alat baru bidang penyiaran. Lalu bagaimana dengan alat yang digunakan saat ini. Kembali, pengelola TV lokal akan terus dibuat bimbang.

Daya dukung Ekonomi

Dalam menjamin bisnis TV lokal, ada hal lain yang harus diperhitungkan yaitu iklim investasi yang kondusif. Penentuan jumlah TV lokal seharusnya mempertimbangkan daya dukung ekonomi daerah setempat. Pembagian kanal harus mempertimbangkan daya dukung ekonomi guna menjamin kontinuitas bisnis lembaga penyiaran.

Jika di suatu area layanan prospektif hanya untuk 10 TV lokal maka regulator harus berani membuat terobosan untuk membatasi jumlah TV lokal tidak lebih dari 10 stasiun. Upaya ini harus segera dilakukan agar stasiun TV lokal dapat berkembang untuk menjamin sustainability bisnis ke depan.

Tidak dipungkiri, sebagian besar TV lokal yang telah mengudara saat ini masih dalam kondisi merugi dan belum bisa mencapai break even point apalagi memperoleh keuntungan. Bahkan, tragisnya kisaran harga iklan TV lokal masih bisa dikalahkan radio yang investasinya jauh lebih kecil.

Pengelola TV lokal sementara masih bertahan dari terus merugi karena semata-mata ingin menunjukkan semangat berusaha. Namun, investor harus sadar mengenai risiko investasi TV lokal. Bisnis ini tidak bisa lagi mengandalkan semangat, tetapi juga harus mempertimbangkan potensi ekonomi, iklim persaingan, dan kejelasan regulasi politik. Bagi pelaku bisnis penyiaran, situasi saat ini jelas merisaukan mengingat bisnis penyiaran sarat modal dan membutuhkan jaminan hukum untuk kepastian bisnis.

Jika situasi seperti ini terus berlanjut, maka masyarakat harus berhati-hati untuk investasi di bidang penyiaran TV lokal. Paling tidak, berbagai kendala tersebut dapat menjadi early warning bagi mereka yang tetap nekat dan merasa siap terjun dalam bisnis ini. Bagaimanapun di balik gemerlap bisnis TV lokal, jika kendala ini tidak diantisipasi secara cerdas maka resiko bisnis media ini masih cukup tinggi.

Surochiem Abdus Salam, Komisioner KPID Jatim, Peneliti Link Media Institute

Explore posts in the same categories: Artikel, Iptek

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: