Tikungan Terakhir

Oleh: SUKARDI RINAKIT

Hormat saya kepada KH Abdurrahman Wahid, Amien Rais, Frans Seda, Hariman Siregar, Kwik Kian Gie, Megawati Soekarnoputri, Try Sutrisno, dan Wiranto. Mereka sebenarnya adalah orang-orang yang bisa hidup enak dan melakukan kegiatan yang disukai, seperti main golf, memandang kebun bunga sambil minum teh, mendengar musik kesukaan, dan mungkin menimang cucu.

Tetapi mereka, dengan caranya sendiri—baik melalui diskusi, gerakan massa, maupun jalur partai politik—masih memikirkan nasib Republik. Bergerak dari satu tempat ke tempat lain untuk menjaga keseimbangan putaran roda kekuasaan dan mengkritisi kebijakan-kebijakan pemerintah yang terasa berat dipanggul rakyat, seperti kenaikan harga bahan bakar minyak dan harga beras. Pendeknya, mereka tidak tinggal diam menyaksikan praktik politik yang sedang berjalan.

Padahal, mereka, menurut istilah para sesepuh tetangga saya, adalah orang-orang yang sudah berada di “tikungan terakhir”. Maksudnya, figur seperti Abdurrahman Wahid, Frans Seda, Kwik Kian Gie, dan Try Sutrisno adalah sosok yang dari sisi umur sudah banyak bonusnya. Jadi, kalau mereka berbuat sesuatu, bukan lagi karena ambisi politik pribadi. Mereka lebih berpikir untuk kepentingan rakyat.

Sedangkan bagi sosok seperti Megawati dan Wiranto, tikungan terakhir harus dimaknai sebagai kesempatan terakhir mereka untuk bertarung memperebutkan kursi presiden. Gagal pada tahun 2009 berarti tidak ada lagi belokan lain bagi mereka, apalagi putar balik. Sementara itu, sosok seperti Amien Rais dan Hariman Siregar, tikungan terakhirnya adalah mengkritisi pemerintah. Mereka abadi menjadi spoilers kekuasaan.

Oleh karena itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono seharusnya gembira mendapatkan “lawan” politik seperti mereka, terutama kelompok Try Sutrisno dan Hariman Siregar. Sekeras apa pun kritik itu, bahkan jika mewujud dalam bentuk Gerakan Kebangkitan Indonesia Raya maupun demonstrasi Cabut Mandat, tujuannya adalah agar kinerja pemerintah dan kehidupan rakyat menjadi lebih baik.

Memang ada tuduhan dari sementara orang, mereka adalah orang-orang yang tidak tahu diri. Aktivitas yang mereka lakukan tak lebih dari manifestasi postpower syndrome, ungkapan kekecewaan karena kalah kompetisi maupun karena tidak kebagian jabatan. Tetapi, apa pun alasannya, karena gerakan tersebut dilakukan secara terbuka, tanpa kekerasan dan senjata, maka pemerintah seharusnya merasa bersyukur. Bukan malah jengkel, apalagi menuduh mereka melakukan makar.

Adalah kodrat kekuasaan untuk selalu mendapatkan kritik. Sepopuler apa pun seorang presiden terpilih, ia secara otomatis akan menjadi sasaran kritik sejak hari pertama dilantik. Begitu disumpah, rakyat tidak lagi melihat ia sebagai bagian dari mereka. Jarak kekuasaan itu langsung terbentang dan kecurigaan pun merebak tak terkendali.

Kalau sudah begitu, semua yang dilakukan presiden, termasuk cara berpakaian sekalipun, akan diberi makna berbeda oleh publik. Jika berpakaian selalu rapi, misalnya, akan muncul kritik bahwa presiden hanya sibuk berdandan dan tidak kerja keras untuk rakyat. Jika jalan macet karena rombongan presiden lewat, semua yang di jalan menggerutu. Pendeknya, seperti dicatat oleh Tip O’Neil (1994), kekuasaan itu memang lekat dengan kritik.

Karena itu, Presiden Yudhoyono tidak perlu terlalu responsif jika ada kritik, sekeras apa pun kritik itu. Terlalu defensif dan mengkritik balik secara langsung adalah langkah kontraproduktif. Dalam rekaman sejarah modern, sejauh ini sulit ditemukan catatan mengenai pembelaan rakyat pada penguasa. Umumnya, secara perlahan tapi pasti, rakyat cenderung mendekat pada kelompok oposisi. Dengan istilah lain, rakyat itu mudah lupa bahwa mereka sendirilah yang dulunya memilih presiden.

Secara obyektif, harus diakui bahwa komunikasi politik yang dilakukan pemerintah selama ini cenderung defensif. Padahal, realitas yang terjadi memang masih bisa diperdebatkan. Misalnya, produksi padi pada era Orde Baru adalah 54 juta ton per tahun. Saat ini juga sekitar jumlah itu. Bagaimana berargumen defensif jika keadaannya seperti ini? Lalu bagaimana dengan kapasitas listrik terpasang, panjang jalan, jumlah puskesmas, jumlah satelit, siswa putus sekolah, dan lain-lain?

Jika ternyata tidak ada perbedaan signifikan antara era Orde Baru dan sekarang pada indikator-indikator tersebut, itu berarti seluruh infrastruktur ekonomi yang ada sekarang ini adalah warisan dari pemerintahan Pak Harto.

Jika demikian keadaannya, benar sinyalemen Lee Kuan Yew, mantan Perdana Menteri Singapura. Ketika berpidato di depan World Economic Forum di Davos (1998), ia berkata bahwa Indonesia sebenarnya sudah mempunyai infrastruktur ekonomi dan kelas menengah yang memadai. Ibarat mesin, panel tinggal ditarik, maka roda ekonomi akan berputar dengan sendirinya. Saat ini adalah tugas Presiden Yudhoyono untuk menarik panel itu.

Singkatnya, pemerintah harus segera memperbaiki strategi komunikasi politiknya dengan publik. Melanjutkan argumen defensif dan klaim-klaim kesuksesan adalah langkah riskan jika tanpa didukung data perbandingan. Karena sebenarnya, kalau mau jujur, Presiden Yudhoyono pun juga sedang berada di “tikungan terakhir”.

Apabila ia gagal menunjukkan kinerja yang memuaskan rakyat, tidak tertutup kemungkinan seorang calon presiden alternatif akan merebut kekuasaan dan mengibarkan bendera kemenangan pada tahun 2009.

Hormat saya kepada siapa pun yang berada di tikungan terakhir, tikungan di mana gusti ora sare (Tuhan tidak tidur).

Sukardi Rinakit, Direktur Eksekutif Soegeng Sarjadi Syndicate

Sumber: Kompas, 23/01/07

Explore posts in the same categories: Politik

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: