Sekolah-Rumah” Perlu Pengakuan Negara

Jakarta, Kompas – Menjamurnya pendidikan alternatif belakangan ini, termasuk persekolahan di rumah alias homeschooling, perlu dipandang sebagai partisipasi masyarakat dalam perluasan akses pendidikan.

“Sayangnya, pengakuan negara atas persekolahan di rumah baru sebatas legalitas formal melalui Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional yang menggolongkannya sebagai bagian dari pendidikan informal (keluarga),” ujar Karnadi, Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Jakarta, Selasa (9/1).

Ia menegaskan, jika masyarakat sudah berpartisipasi dalam model pendidikan seperti itu, semestinya pemerintah pun menyediakan bantuan biaya seperti halnya untuk jalur formal (persekolahan) dan nonformal (luar sekolah).

“Tak cukup dengan legalitas. Selain diberi kesempatan untuk ikut ujian kesetaraan Paket A (setara SD), B (setara SMP), dan C (setara SMA), para peserta didik persekolahan di rumah juga harus dihitung sebagai warga negara yang berhak mendapatkan biaya pendidikan sesuai amanat konstitusi,” urainya.

Ia mengakui, fenomena persekolahan di rumah tumbuh di masyarakat kalangan menengah ke atas yang memahami falsafah pendidikan dalam konteks pencerahan dan pembebasan. Keluarga seperti ini memilih persekolahan di rumah sebagai jawaban atas sulitnya membebaskan sekolah formal dari praktik pengekangan terhadap hak tumbuh kembang anak secara wajar. Di samping itu, komunitas seperti ini sangat memahami prinsip multikecerdasan, tanpa terjebak aspek akademik semata.

“Namun, bukan berarti semua peserta didik persekolahan di rumah berasal dari keluarga mapan dari sisi ekonomi. Tidak sedikit dari mereka justru merupakan keluarga miskin yang kesulitan mengakses pendidikan formal,” papar Karnadi.

Yayah Komariyah adalah salah satu contoh pengelola persekolahan di rumah untuk anak-anak kalangan menengah ke bawah di sebuah gang di Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Menurut mantan guru SD ini, kegiatan persekolahan di rumah yang ia kelola sudah berlangsung sejak 2004.

“Dari 42 peserta didik, acap kali muncul pertanyaan, sejauh mana negara mengakui proses dan hasil pendidikan di sini,” tutur Yayah. Menurut Yayah, pertanyaan itu muncul bukan dalam konteks mengejar ijazah, melainkan karena persekolahan di rumah nyaris tidak pernah terbahas dalam penganggaran pendidikan. Padahal, pembelajaran seperti ini pun butuh biaya.

“Di sini kami tidak mengejar ijazah, tapi lebih pada penajaman potensi bakat-minat anak dengan berbagai pilihan tanpa terjebak aspek akademik. Untuk memperoleh ijazah, Depdiknas sudah mengakomodasi melalui ujian kesetaraan,” katanya. (NAR)

Sumber: Kompas

Explore posts in the same categories: Berita, Edukasi

One Comment on “Sekolah-Rumah” Perlu Pengakuan Negara”

  1. sari Says:

    sedangkan sekolah rumah di indonesia tidak memiliki aturan yang jelas mengenai petunjuk pelaksaannya, banyak orang tua yang mengalami kebinggungan saat mereka memilih pendidikan sekolah rumah bagi putra putrinya, karena tidak ada petunjuk yang jelas mengenai pelaksaannya dari lembaga tersebut, hanya memungut bayaran yang mahalnya minta ampun tampa di barengi oleh kwalitas pengajaran yang baik


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: