Marjinalisasi Masyarakat Madura Bisa Memicu Konflik

Program Wajib Belajar Baru Sentuh 55 Persen
Surabaya, Kompas – Proses pembangunan Madura harus dipandang sebagai suatu proses berkelanjutan dan memerlukan perencanaan sosial budaya yang jelas. Pembangunan fisik tanpa perencanaan sosial hanya akan menimbulkan kesenjangan antara kesiapan sumber daya manusia Madura dan tuntutan industri.

Hal ini disampaikan secara terpisah oleh antropolog Universitas Jember, Kusnadi, dan antropolog Universitas Airlangga Surabaya, Pinky Saptandari, Rabu (22/11).

Tanpa proses perencanaan sosial, kata Kusnadi, hal yang terjadi hanya marjinalisasi masyarakat Madura. Akibatnya, itu bisa memicu konflik yang menghambat industrialisasi. Hal serupa sudah terjadi di beberapa daerah seperti Aceh dengan industri gas alamnya yang malah membuat masyarakat terabaikan dan mengalami konflik berkepanjangan.

Kusnadi, Pinky, dan pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga Soebagyo sepakat bahwa etos kerja tinggi masyarakat Madura merupakan modal bagi masyarakat Madura menghadapi percepatan pembangunan. Namun tanpa persiapan berupa akses pendidikan, keterampilan, dan akses informasi yang benar, masyarakat Madura tidak akan siap menghadapi pengembangan ekonomi yang akan dilakukan.

Apalagi kenyataannya, kata Kusnadi, berdasarkan penelitian yang dia lakukan pada tahun 2004, program wajib belajar sembilan tahun baru menyentuh 55 persen masyarakat Madura. Masih banyak masyarakat yang tidak lulus sekolah dasar atau tidak bersekolah.

Peran organisasi sosial dan organisasi masyarakat Islam, Kusnadi melanjutkan, juga perlu dioptimalkan. Karena keberadaan pondok pesantren (ponpes) dan kiai sangat kuat di masyarakat Madura, ponpes bisa diarahkan sebagai pusat informasi pembangunan regional. Peran lainnya adalah sebagai jembatan aspirasi masyarakat, pemerintah, dan pihak swasta. Responsif

Karakter masyarakat Madura sangat responsif terhadap perubahan yang mengarah pada kebaikan. Namun, perubahan itu harus berbasis kepentingan masyarakat lokal.

Hal ini juga disampaikan Bupati Bangkalan Fuad Amin Imfron yang mengharapkan proyek pengembangan wilayah khusus di kaki Jembatan Suramadu sepanjang 5.438 meter dan pembangunan pelabuhan peti kemas di wilayahnya bisa menampung hingga 120.000 tenaga kerja.

Menghadapi rencana percepatan pembangunan di Madura dengan adanya Badan Percepatan Pembangunan dan Pemekaran Wilayah Suramadu, Kusnadi menyatakan pesimistis bahwa dalam waktu singkat masyarakat Madura siap menghadapi industrialisasi. Apalagi pemerintah hanya membicarakan mengenai perpindahan industri ke Madura tanpa memikirkan perencanaan sosial.

Selain itu, kata Kusnadi, kondisi Madura yang tidak memiliki sumber air sebagai penggerak industri dan hanya mendapat pasokan listrik terbatas dari Pulau Jawa juga dinilai tidak siap menghadapi rencana pengembangan Madura.

Sebaliknya Soebagyo menyatakan optimistis. Wilayah utara Madura dia rasa cocok sebagai kawasan sentra industri karena tidak memiliki potensi pertanian yang memadai. Persyaratannya adalah tersedianya sumber daya manusia, pasokan listrik, penyediaan air, dan pelabuhan yang memadai. (AB7/INA)

Sumber: Kompas, 23/11/06

Explore posts in the same categories: Berita, Madura

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: