Dilema Moral dan Rasional

Oleh: Imam Maulana

Sejumlah komentar di surat pembaca, artikel, dan berita beberapa media massa mengeluhkan sistem pendidikan nasional kita yang cenderung lebih mengutamakan aspek intelek(-tual) dibandingkan moral kepada para pegiat pendidikan, sebagai pendidik maupun yang dididik.

Cara pandang intelektual ini lebih mengedepankan rasionalitas, intelegensia, dan sikap kritis dalam memahami berbagai hal. Di mana sikap kritis menandakan satu posisi yang diambil seseorang untuk tidak menghuni wilayah kemapanan pertentu.

Ketidakberpihakan ini diperlukan bagi intelektual agar tidak mudah terjebak pada narasi dominan, yang dalam konstruksinya cenderung menguasai, melemahkan, bahkan menindas wacana-wacana lain. Namun, intelektual bisa tiba-tiba meloncat atau berbalik jadi oposan ketika wacana yang sebelumnya ia bela bergerak ke arah kekuasaan dan berhasrat untuk jadi dominan.

Sikap seperti ini oleh pihak lain dipandang hanya akan membuahkan manusia-manusia tanpa nilai kebajikan, berperilaku buruk, gelisah, mengganggu kenyamanan, too much talking, dan tidak mendatangkan kemaslahatan bagi umat manusia. Sementara di sisi lain, pendidikan yang lebih mengedepankan nilai-nilai moral dipandang cenderung menciptakan manusia berakhlak mulia, lebih bijak dalam berpikir dan bertindak, dan hasilnya mendatangkan banyak kemaslahatan.

Cara pandang di atas menggiring kita menciptakan satu oposisi biner: intelek adalah lawan dari moral. Satu oposisi yang memiliki risiko generalisasi berbagai perbedaan yang berasal dari moral dan dari intelek.

Pendidikan moral, misalnya, dianggap membuahkan manusia berbudi pekerti, berakhlak, beretika, bajik, dan sebagainya. Sementara pendidikan berfokus pada intelek dianggap akan melahirkan manusia yang rasional dan kritis, namun berperilaku dan berbudi pekerti buruk. Kekacauan pencitraan istilah atau identitas ini bisa jadi adalah warisan dari arsitektur pendidikan nasionalnya Orde Baru, yang menurut Ignas Kleden dalam Negara Utopia ditujukan untuk membentuk manusia Indonesia yang siap pakai, profesional, teknokrat. Bentukan seperti ini melahirkan manusia yang submisif dan selalu menjadi subordinat. Bentuk konkretnya misalnya hasrat menjadi pegawai negeri; yang secerdas apa pun tetap saja diposisikan sebagai subordinat.

Wacana kebenaran atau ketidakbenaran tetap dipegang dan dikendalikan oleh rezim penguasa, semata-mata demi mempertahankan kekuasaannya. Membicarakan, mempersoalkan, dan menguji kebenaran menjadi tidak bermaslahat bagi publik.

Sebaliknya, manusia yang profesional, bekerja di sektor formal dan sukses dengan kariernya adalah dambaan bagi setiap manusia di Indonesia. Wajarlah jika pendidikan saat ini hanya disikapi sebagai masalah ekonomi, seperti minimnya kesejahteraan guru, kurangnya anggaran pendidikan dan mahalnya biaya pendidikan atau masalah teknis seperti standardisasi nilai ujian.

Kebenaran terdistorsi dan tafsir yang bersumber dari dendam kaum tertindas pada masa Orba akhirnya menjadi niscaya. Reformasi yang kemudian terjadi pun belum berhasil mengatasi distorsi itu.

Bahkan gagasan untuk menafsir kembali Pancasila ditanggapi dengan cibiran dan tuduhan kembali ke masa lalu. Wawasan nusantara sebagai konsep kebangsaan yang penting untuk memandang, menemukan, dan merumuskan identitas malah ditinggalkan, menjadi langgam-langgam oldiea yang hanya dinikmati orangtua dan para purnawirawan.

Tanpa oposisi biner

Siapa intelektual, harus kita pahami dulu lebih jelas sebelum mengoposisikannya dengan moral. Intelektual adalah orang yang menggunakan (pikiran) inteleknya untuk mengkaji, merefleksikan, berspekulasi, atau mempertanyakan dan menjawab persoalan-persoalan yang berkaitan dengan beragam gagasan yang berbeda.

Intelektual, mengacu pada Noam Chomsky dalam The Responsibility of Intellectuals, berperan untuk mengungkap kebohongan-kebohongan pemerintah, menganalisis tindakan-tindakan berdasar pada penyebab-penyebab dan motif-motifnya dan sering kali pada tujuan-tujuan tersembunyinya.Tanggung jawab kaum intelektual adalah membicarakan dan mengungkapkan kebenaran. Kebenaran yang menurut Martin Heidegger merupakan pengungkapan dari sesuatu yang menjelaskan, memastikan, dan menguatkan rakyat dalam tindak dan pengetahuannya.

Pandangan Chomsky sejalan dengan Edward W Said, dalam The Public Role of Writers and Intellectuals, bahwa kaum intelektual abad ke-21 memiliki aktivitas-aktivitas seperti mempersoalkan kebenaran, menjadi saksi penganiayaan dan penderitaan, dan menyampaikan suara penolakan (dissenting voice) dalam konflik-konflik dengan yang berkuasa.

Pada masa Orba sudah pasti peran dan tanggung jawab intelektual seperti ini mengganggu kemaslahatan rezim. Haruskah saat ini kita terganggu dengan peran dan tanggung jawab tersebut? Bisakah secara moralistis kita generalisasi, menuduh berbagai kajian kritis sebagai agenda kapitalisme dan pelakunya sebagai pendukung budaya Barat dan menutup” secara sadar ataupun tidak suara-suara kaum lain di negeri kita sendiri?

Peran di ruang publik

Bukti generalisasi telah banyak beredar di kalangan masyarakat. Masih banyak anggapan di kalangan masyarakat, misalnya, tentang isu-isu HAM, jender, demokrasi, pluralisme, globalisme, kekerasan rumah tangga, praktik jual-beli perempuan dan anak-anak sebagai bagian dari wacana dominan kapitalisme dan neo-imperialisme Barat. Walau sebenarnya, bisa saja kaum kapitalis justru memanfaatkan isu-isu tersebut, bukan sebaliknya.

Frase-frase seperti pasar bebas, privatisasi, less government, dan sebagainya telah menjadi ortodoksi globalisasi, dengan universal-universal gadungannya. Mereka adalah bahan-bahan pokok wacana dominan yang dirancang untuk menciptakan persetujuan dan kesepakatan diam-diam.

Setidaknya ada tiga peran intelektual, menurut Said, yang harus dilakukan ketika ia memasuki wilayah publik.

Pertama, menghadirkan narasi-narasi alternatif dan perspektif-perspektif lain mengenai sejarah, di luar sejarah para pejuang yang dibuat resmi atas nama romantisme identitas nasional.

Kedua, intelektual berperan mengonstruksi wilayah-wilayah di mana koeksistensi dapat terjadi daripada mengonstruksi wilayah-wilayah pertarungan (hasil kerja intelektual).

Ketiga, dalam perjuangannya yang beragam, intelektual perlu menyiapkan penjanjian yang menekankan kebutuhan untuk redistribusi sumber-sumber dayanya dan memberi advokasi teoretis demi melawan akumulasi raksasa kekuasaan modal yang begitu mengancam.Untuk itu dibutuhkan keberanian kaum intelektual untuk mengatakan apa yang sebenarnya penting bagi kita. Untuk itu, rumah kaum intelektual adalah satu wilayah imajinatif yang bebas, pantang menyerah, menantang dan darurat, yang sialnya, tak seorang pun bisa mundur ataupun menjadi nyenyak di dalamnya. Namun hanya di dalam dunia asing yang genting itulah ia pertama kali bisa menyerap dengan jujur kesulitan-kesulitan dasar manusia, dan selanjutnya ia harus bagaimanapun juga keluar untuk mencoba.

Seseorang, dalam tulisan Said lainnya, The Treason of the Intellectuals, harus selalu memulai perlawanan di rumahnya sendiri, melawan kekuasaan yang dapat dipengaruhinya sebagai warga negara. Namun, nasionalisme sempit yang menyembunyikan diri kita sendiri sebagai patriot dan membuatnya semua jadi urusan moral, telah mengambil alih kesadaran kritis, bahkan kemudian meletakkan loyalitas buta kita pada sebuah nation.

Imam Maulana, Pengkaji Masalah Poskolonial, Pegiat Musik, Menetap di Bandung

Sumber: Kompas: 26/08/06

Explore posts in the same categories: Artikel, Panepen

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: