Ilusi Kemajuan Perempuan

Ada kekeliruan mendasar dalam tulisan ahli kelirumonologi, Jaya Suprana, bertajuk ”Kabinet” (Kompas, 17/10).

Kekeliruan terutama pada soal latar belakang pembentukan Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan kondisi perempuan Indonesia.

Dibentuknya Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan (istilah yang digunakan kabinet SBY, saat berdiri tahun 1978 bernama Menteri Negara Urusan Peranan Wanita), selain merupakan visi yang amat strategis dan futuristik Presiden Soeharto, juga merupakan komitmen Pemerintah Indonesia terhadap Dasawarsa Perempuan (1975-1985) yang dicanangkan PBB saat itu.

Kabinet

Pada masa ‘orde baru’ dua ekor anjing berjumpa, ”Apa kabar?” Dijawab, ”Cari makan susah!” Pada masa reformasi mereka kembali berjumpa, ”Apa kabar?” Dijawab, ”Cari makan tetap susah, tetapi kini saya bebas menyalak.”

Saya sadar, sedikit pun tidak memiliki pengaruh terhadap hak prerogatif presiden menyusun kabinet. Maka, saya menulis naskah ini sekadar sebagai ungkapan pendapat pribadi, mumpung sudah tidak ada menteri penerangan memberedel koran. Ibarat seekor anjing menyalak, mumpung bebas menyalak, tetapi sadar kafilah akan tetap berlalu.

Mendukung Keotoriteran SBY

Sebentar lagi dikukuhkan penguasa periode 2009 sampai direncanakan 2014. Banyak yang waswas, SBY nanti akan memimpin tanpa oposisi. Mereka berandai-andai, dukungan yang sama sekali tanpa pembantah kelak akan memaksa SBY memegang tampuk kekuasaan secara otoriter.

Penulis sebaliknya justru mendukung keotoriteran SBY sejauh ia kembali teguh memegang nilai-nilai yang sekarang mungkin telah kita anggap basi, kedaluwarsa, dan tidak ”seksi”: Pancasila. Tanpa keteguhan SBY kepada Pancasila, dasar negara yang kini tidak saja kita anggap kedaluwarsa tetapi malah kita tertawakan, totalitas dukungan kepada SBY sesungguhnya justru menjadi perangkap.

Salah Kaprah Paten Budaya

Tajuk Rencana Kompas (3/10) berjudul ”Batik Milik Dunia” berisi: ”Untuk menghindarkan klaim negara lain terhadap produk budaya nasional, Indonesia perlu segera mematenkannya di lembaga internasional”. Pernyataan ini sangat mengejutkan, paling tidak karena tiga perkara.

Pertama, paten adalah perlindungan hukum untuk teknologi atau proses teknologi, bukan untuk seni budaya seperti batik. Kedua, tak ada lembaga internasional yang menerima pendaftaran cipta atau paten dan menjadi polisi dunia di bidang hak kekayaan intelektual (HKI). Ketiga, media terus saja mengulangi kesalahan pemahaman HKI yang mendasar bahwa seolah-olah seni budaya dapat dipatenkan.

“Klaim” Budaya Itu, Sekali Lagi

Supaya tidak terjebak dalam siklus kata-kata yang tidak produktif, kasus ”klaim tari pendet oleh Malaysia” ada baiknya mengklarifikasi satu hal: klaim yang diributkan itu sebenarnya tidak ada.

Promo wisata Malaysia yang dibuat Discovery Channel tidak menyebutkan ikon-ikon budaya Indonesia yang ditampilkan sebagai milik, karya cipta, atau hak budaya mereka. Hal itu hanya dilakukan untuk kepentingan komersial/bisnis.